Monitor Closely to You
Make it Simple, but Significant
While others complicate things, we make legal advice simple
Lihat PublikasiDaftar Publikasi
Semua Publikasi KPPII
Filter Kategori
“Korporatisasi Negara” untuk Mengakses Utang Luar Negeri Melalui PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF)
Sinopsis
PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah perusahaan yang berstatus “perusahaan swasta nasional”1 dan “praantara keuangan” yang bergerak di bidang Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan yang mengklaim memakai “praktik terbaik berdasarkan standar internasional …untuk perlindungan sosial dan lingkungan”2 dengan produk perusahaan berupa Produk Investasi dan Jasa Konsultasi.
Policy Brief: The World Bank/AIIB Indonesian National “Slum Upgrading” Project: Safeguard Violations and Weak Country System Analysis
Sinopsis
Indonesia's President Jokowi has launched the ambitious "100-0-100 Program" with a laudable goal of 100 per cent access to potable water, 0 slums, and 100 per cent access to sanitation for urban inhabitants by 2019. The Cities Without Slums Program (KOTAKU) is a national platform funded by various sources, including central and local governments, the private sector, and various financial institutions. The KOTAKU program has been budgeted as a high priority program in the draft 2017 National Budget (Draft Budget) and in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) from 2015 to 2019.
LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
Sinopsis
Menurut dokumen yang baru diunggah di website ADB pada 2013, BAPPENAS telah meminta ADB untuk melakukan assessment CSS untuk dua perlindungan yaitu : (1) Lingkungan Hidup dan (2) Pemindahan Secara Tidak Sukarela. Permintaan itu dimaksudkan agar nantinya semua proyek ADB di Indonesia menggunakan sistem negara untuk perlindungan terhadap Lingkungan Hidup dan penggusuran. Dapat diartikan tidak lagi memakai safeguards ADB
Social and Environmental Safeguards for Infrastructure Finance supported by Multilateral Development Banks
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut.
Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral
Sinopsis
Bank Dunia merencanakan perubahan kedua Social and Environmental Safeguard, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negaranegara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan Social and Environmental Safeguard tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Di mana AIBB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut
Mencari Celah Pemecahan Masalah
Sinopsis
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus pembelajaran mengenai bagaimana Mekanisme Akuntabilitas ADB dapat dimanfaatkan untuk merespons dan mencari jalan keluar atas dampak negatif yang timbul dari proyek pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman ADB. Dalam hal ini, laporan difokuskan pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1. Dokumen ini merangkum pengalaman warga terdampak proyek PLTGU Jawa 1 di Desa Muara, Cilamaya, Kabupaten Karawang, dalam memperjuangkan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. PLTGU Jawa 1, yang didanai oleh konsorsium internasional termasuk ADB, dibangun di atas lahan pertanian dan wilayah tangkap nelayan. Pembangunan ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian, menurunnya kualitas air laut, berkurangnya debit air tanah, serta berbagai gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Beragam keluhan telah disampaikan sejak tahap awal proyek, namun Mencari Celah Pemecahan Masalah Pembelajaran Menggunakan Mekanisme Akuntabilita Asian Development Bank (ADB) atas Dampak Negatif PLTGU Jawa-1 sebagian besar belum direspons secara memadai oleh pihak perusahaan maupun oleh ADB.
Finding a Solution to the Problems
Sinopsis
This report aims to provide an overview and lessons learned on how the ADB’s Accountability Mechanism can be used to respond and find solutions to the negative impacts caused by development projects financed through ADB loans. In this case, the report focuses on the Jawa-1 Steam Gas Power Plant (PLTGU Jawa-1) Project. This report summarizes the experiences of the communities impacted by the PLTGU Jawa-1 Project in Muara Village, Cilamaya, Karawang Regency, West Java, in their efforts to seek accountability for the environmental and social damages caused by the project. The development has caused them losing their livelihoods as well as declining seawater quality, decreasing groundwater discharge, and various disruptions to their daily life. Numerous complaints have been raised since the early stages of the project, but most have not been adequately responded by the state company nor the ADB.
Galeri
Dokumentasi Kami
Pemerintah Tak Ingin Bentrok dengan Danantara soal Utang Woosh
Masih ada beberapa alternatif yang sedang dikaji, baik melalui pembiayaan pemerintah maupun opsi yang memungkinkan Danantara mengambil alih tanggung jawab pembayaran
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB)
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) berkapasitas 200 megawatt akan dibangun di Banyuwangi, apakah akan sukses dan bermanfaat
Penguatan Industri Listrik
Penguatan Industri Listrik perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan potensi besar sumber listrik terbarukan di desa-desa
Layanan Listrik Nasional
Mengatasi kelangkaan Batubara untuk pasokan energi listrik nasional, dijanjikan untuk pemulihan cepat layanan listrik di Jawa
IKN smart city
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicanangkan sebagai kota dengan konsep forest city dan smart city pada tahun 2028
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Judul Foto
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur menjadi alternatif baru pembiayaan
Pembangunan Jalan
pemerintah menekankan bahwa pembangunan 1.151 kilometer jalan membuka akses ekonomi hingga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.